174.694 Warga Terserang ISPA, DPR Minta Pencegahan Karhutla Dievaluasi

POLEZ.ID – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah mengevaluasi upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), terutama di wilayah rawan kebakaran. Evaluasi diperlukan untuk mencegah kebakaran berulang sekaligus mengurangi dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat.

Netty mengatakan, penanganan Karhutla tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman api. Pemerintah perlu memperkuat langkah pencegahan melalui pemantauan titik api, perlindungan kawasan gambut, penyediaan sarana yang memadai, serta penegakan hukum terhadap praktik pembakaran lahan.

“Pemadaman memang penting, tetapi pencegahan tidak boleh tertinggal. Kita perlu memastikan kesiapsiagaan berjalan sebelum kebakaran meluas dan masyarakat terpapar asap dalam waktu lama,” ujar Netty dalam keterangannya kepada Parlementaria, Rabu (14/10/2026).

Menurutnya, Karhutla berkepanjangan yang menimbulkan kabut asap menunjukkan pentingnya penanganan yang terencana dan berkelanjutan. Pengendalian harus dilakukan sejak dini agar dampaknya tidak semakin meluas, baik terhadap lingkungan maupun kehidupan masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penanganan Karhutla. Pemerintah daerah, petugas pemadam, serta pihak terkait perlu memastikan kesiapsiagaan dan dukungan sarana di kawasan yang berulang kali menghadapi ancaman kebakaran.

“Upaya pemadaman, pemantauan titik api, perlindungan kawasan gambut, serta penegakan hukum terhadap pembakaran lahan harus dilakukan secara terpadu agar kebakaran tidak terus berulang,” tutur legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII tersebut.

Netty turut mengapresiasi petugas gabungan dan relawan yang terus berupaya menangani kebakaran di lapangan. Namun, menurutnya, keberhasilan penanganan tidak cukup diukur dari padamnya api, tetapi juga dari kemampuan mencegah kebakaran kembali terjadi.

“Pemerintah perlu memastikan pencegahan dilakukan sejak dini, didukung sarana yang memadai, serta disertai evaluasi terhadap efektivitas penanganan di wilayah rawan,” tegasnya.

Dampak Karhutla terhadap kesehatan masyarakat juga menjadi perhatian. Netty menyebut Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 174.694 warga mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat Karhutla selama periode Agustus hingga 21 September 2026 di tujuh provinsi prioritas.

Provinsi tersebut meliputi Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah, serta tiga provinsi prioritas lainnya.

Menurut Netty, angka tersebut menjadi pengingat bahwa evaluasi penanganan Karhutla harus mencakup perlindungan kesehatan masyarakat, terutama warga yang tinggal di wilayah terdampak asap.

Ia menegaskan, pencegahan yang konsisten dan koordinasi yang kuat diperlukan agar penanganan Karhutla tidak hanya merespons kebakaran, tetapi juga menekan risiko kebakaran berulang dan dampaknya sejak dini.