POLEZ.ID – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah merampungkan berkas perkara dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid. Pelimpahan ke jaksa dikebut karena masa penahanan tahap penyidikan segera berakhir.
Per Jumat (27/2/2026), masa penahanan Abdul Wahid di rumah tahanan KPK telah memasuki hari ke-116. Artinya, waktu yang tersisa hanya sekitar empat hari sebelum batas maksimal penahanan tahap penyidikan habis pada 3 Maret 2026.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, tim penyidik saat ini sedang menyiapkan berkas perkara untuk segera dilimpahkan ke tahap penuntutan.
“Sedang proses penyiapan untuk dilimpahkan,” ujar Budi.
Terjaring OTT Kasus ‘Japrem’
Abdul Wahid ditahan sejak 4 November 2025, setelah terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) sehari sebelumnya. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan sembilan orang terkait dugaan korupsi pengelolaan keuangan proyek di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Riau.
Perkara ini kemudian dikenal dengan istilah korupsi “jatah preman” atau japrem proyek.
Selain Abdul Wahid, KPK juga menetapkan dua tersangka lain, yakni Kepala Dinas PUPR Riau M Arief Setiawan dan Tenaga Ahli Gubernur Riau Dani M Nursalam yang merupakan politisi PKB.
Maksimal 120 Hari Penahanan
Mengacu pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), masa penahanan pada tahap penyidikan untuk perkara dengan ancaman hukuman di atas sembilan tahun dapat mencapai maksimal 120 hari.
Tahapan tersebut meliputi penahanan awal selama 20 hari, perpanjangan 40 hari, serta dua kali perpanjangan masing-masing 30 hari.
Jika berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21), KPK akan menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum untuk selanjutnya disidangkan di pengadilan.
