POLEZ – Lembaga kajian politik praktis, Bukit Barisan Institute (BBI) menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Aula Kantor DPD RI Perwakilan Sumatera Utara, Jalan Gajahmada No. 32 Medan, Kamis (12/2/2026).
Diskusi terbatas itu mengangkat tema ‘Rencana Penyelanggaraan Pilkada Secara Tak Langsung Melalui Jalur DPRD’. Isu ini telah menjadi perdebatan hangat di kalangan akar rumput (masyarakat), alhasil Pro-kontra pun bermunculan.
Partai-partai koalisi pemerintah misalnya, diprediksi pada umumnya menyetujui rencana ini dengan berbagi alasan. Hanya Partai PDIP yang menolak dilaksanakannya rencana tersebut.
Tampil sebagai keynote speaker Anggota DPD RI Pemilihan Sumatera Utara K.H. Muhammad Nuh, MSP dan tiga pembicara kunci yaitu Prof. Dr. Hasim Purba, SH, MHum., Prof. Dr. Ridha Dharmajaya dan Dr. Sutarto, MSI. Diskusi ini dimoderatori Direktur Eksekutif BBI Drs. Harun Al Rasyid.
K.H Muhammad Nur, selaku Angota DPD RI dalam orasinya mengatakan rencana Pilkada secara tak langsung ini harus dibicarakan terbuka sehingga pemerintah mendapat masukan tentang keinginan rakyat yang sebenarnya.
Menurutnya, inisiatif Bukit Barisan Institute menggelar FGD ini sangat baik sehingga kita bisa mendapat opini publik yang sebenarnya terhadap masalah ini.
“Penyelenggaraan Pilkada Tak Langsung memang ada plus-minusnya tapi yang terpenting secara substansial demokrasi kita mundur lagi setelah reformasi kita menyelenggarakan Pilkada langsung,” ujarnya.
Memang, kata dia, ada banyak persoalan dalam penyelenggaraan Pilkada Langsung terutama soal biaya. Tapi itu bisa diatasi jika Pilkada Langsung tersebut diselenggarakan secara efektif dan efesien dengan menyempurnakan sistem penyelenggaranya yang adil, jujur dan rahasia. Inilah yang kita minta kepada pemerintah mengkajinya secara baik.
Sementara itu, Guru Besar Fakultas Hukum USU Prof. Dr. Hasim Purba, SH, MHum mengatakan sampai saat ini Undang-Undang tentang penyelenggaraan Pilkada Tak Langsung belum ada.
Dijelaskannya, sejak reformasi dan amandemen UUD 45 penyelenggaraan Pilkada itu harus dilaksanakan secara langsung karena itu hak fundamental warga negara.
“Kita memang menganut faham demokrasi perwakilan, tapi hak kedaulatan rakyat tidak bisa diwakilkan kepada orang lain,” pungkasnya.
Sedang, Prof, Dr. Ridha Dharmajaya yang berkompetisi pada Pilkada Langsung tahun 2024 lalu, mengatakan bahwa yang perlu dibenahi dalam penyelenggaraan Pilkada Langsung adalah mekanismenya.
“Untuk mendapatkan pemimpin yang baik dan kredible, memang mekanisme rekrutmen calon KDH memang harus diperbaiki dan partai-partai politik harus bisa melahirkan calon-calon pemimpin yang akan diperjuangkan dalam setiap Pilkada. Jangan lagi keterpilihan pemimpin itu karena faktor money politik. Cost politik sih oke, tapi money politik jangan lagi,” bebernya.
Sisi lain, Wakil Ketua DPRD Sumut Dr. Sutarto, MSi berpandangan bahwa partainya (PDIP-Red) dalam Rakernas terakhir memang menolak Pilkada Tak Langsung, penolakan itu bukan tak beralasan.
“Semua sudah dikaji di Rakesnas. Janganlah semua hak rakyat dirampas. Masak hak konstitusional rakyat memilih pemimpinnya sendiri dirampas partai,” ungkapnya.
FGD ini berlangsung hangat, banyak tokoh yang hadir dari parpol, dari ormas dan dari para relawan diantara mantan Wakil Ketua DRD Sumut Muhammad Affan, tokoh ormas seperti Abdull Aziz, ST dari Persis, Muhammad Haris. Ar dan Budi Sardi dari relawan, tokoh pers HA Nuar Erde yang juga Ketua DPW IMO Indonesia Sumatera Utara dan Amirsyam, Ketua Medan Media Cyber Club (MMCC).
Untuk diketahui FGD ini dibuka secara resmi oleh Ketua Dewan Pembina Bukit Barisan Institute Hartono Miftah, SE, MM. Sebagai tindak lanjut hasil FGD ini akan dirumuskan BBI untuk disampaikan kepada pemerintah melalui DPR RI.
