Jakarta, Polez.id – Airlangga Hartanto, Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Indonesia menginformasikan bahwa pungutan ekspor (PE) kelapa sawit naik menjadi 12,5% dari sebelumnya 10%.

Ia tegaskan pemberlakukan tarif ekpor mulai pertengahan tahun 2026, sebagai bagian dari upaya mendukung keberlanjutan mandotori biodiesel B40 sekaligus menjaga keberlanjutan pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan (BPDP).

“Kita putuskan untuk B40 kita naikkan 12,5% pungutan ekspornya. Perhitungan ini masih menjaga aspek sustainability dan memastikan hingga akhir tahun BPDP tetap memiliki saldo,” ujar Airlangga dikutip Senin (19/01/2026), dari Kontan.co.id

Menurutnya selain mendukung program biodiesel, BPDP juga memiliki kewajiban pendanaan untuk program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) serta pengembangan kebun rakyat.

Tidak hanya itu, lanjutnya, BPDP juga menanggung program pendampingan komoditas lain seperti kakao dan kelapa, sehingga kecukupan saldo hingga akhir tahun menjadi pertimbangan utama dalam penetapan tarif pungutan ekspor sawit.

“Ada program PSR dan kebun rakyat, lalu pendampingan kakao dan kelapa. Itu semua dihitung cukup. Di saat yang sama, kita juga tetap mengkaji B50 karena saat ini masih dilakukan road test untuk otomotif, kereta api, dan kapal laut,” jelas Airlangga.

Sebagai informasi, pungutan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) saat ini berada di level 10% setelah naik dari 7,5% sejak 17 Mei 2025. Dengan kebijakan baru ini, tarif pungutan akan kembali meningkat menjadi 12,5% mulai pertengahan 2026.

Terkait implementasi biodiesel B50, Airlangga belum dapat memastikan jadwal pastinya. Pemerintah saat ini masih memfokuskan penerapan B40, mengingat disparitas harga antara solar dan CPO global masih menjadi tantangan utama.

“Semua tergantung pada perbedaan harga solar dan BBM. Kalau disparitasnya terlalu tinggi, beban subsidi akan ikut meningkat,” pungkasnya.