POLEZ.ID – Ketegangan yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran mulai memunculkan kekhawatiran di sektor industri global, termasuk industri kelapa sawit Indonesia. Pelaku usaha menilai konflik di kawasan Timur Tengah berpotensi mengganggu jalur pelayaran internasional yang menjadi rute utama ekspor minyak sawit.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono mengatakan risiko paling nyata yang perlu diwaspadai adalah terganggunya transportasi laut. Jika jalur pelayaran internasional terdampak konflik, maka aktivitas ekspor minyak sawit Indonesia juga berpotensi ikut tersendat.
Menurut Eddy, kapal pengangkut crude palm oil (CPO) sebenarnya masih memiliki opsi untuk menghindari wilayah konflik dengan memilih jalur alternatif. Namun konsekuensinya, jarak pelayaran menjadi lebih panjang dan biaya logistik meningkat.
“Yang menjadi masalah adalah transport terganggu. Kalau transport terganggu, ekspor juga akan terganggu. Kalau terpaksa harus memutar untuk ekspor ke Uni Eropa, ini akan menyebabkan penambahan biaya transport,” ujarnya, Rabu (4/3/2026).
Selain kenaikan biaya pengiriman, industri sawit juga mengantisipasi dampak lanjutan terhadap rantai pasok di dalam negeri. Jika pengiriman ke pasar ekspor terhambat dalam waktu lama, produksi CPO berpotensi menumpuk di tangki penyimpanan.
Eddy menjelaskan kondisi tersebut bisa menimbulkan persoalan di sektor hulu. Pasalnya, jika kapasitas tangki sudah penuh sementara produksi terus berjalan, perusahaan akan kesulitan menyalurkan hasil produksi.
“Kalau gangguan ini terlalu lama dan ekspor terganggu bisa terjadi masalah di hulu, yaitu tangki bisa penuh,” katanya.
Penumpukan stok di dalam negeri juga berpotensi menekan harga CPO domestik. Eddy mencontohkan situasi serupa pernah terjadi pada 2022 saat pemerintah menerapkan larangan ekspor minyak sawit yang membuat pasokan di dalam negeri melimpah.
“Harga dalam negeri bisa jatuh karena stok melimpah seperti tahun 2022 waktu larangan ekspor,” ujarnya.
Meski demikian, ia memastikan kondisi saat ini masih relatif stabil. Hingga kini belum terjadi penumpukan stok yang signifikan di tangki penyimpanan perusahaan.
“Belum, masih normal,” kata Eddy.
Ia menilai perkembangan situasi dalam satu hingga dua minggu ke depan akan menjadi indikator penting apakah konflik tersebut benar-benar berdampak pada transportasi laut dan aktivitas ekspor sawit Indonesia.
“Kita lihat satu sampai dua minggu ke depan apakah transportasi terganggu. Sebenarnya ini tidak seperti tahun 2022 karena masih bisa memutar, hanya ada penambahan biaya transport,” jelasnya.
Menurut Eddy, ruang intervensi pemerintah Indonesia terhadap dampak konflik ini juga cukup terbatas karena terjadi di luar wilayah nasional.
“Agak sulit ya, paling pemerintah minta agar perang dihentikan,” tutupnya.
Sebagai informasi, kawasan Timur Tengah merupakan salah satu jalur vital perdagangan dunia. Jika konflik di wilayah tersebut memicu gangguan pelayaran, maka arus distribusi berbagai komoditas global, termasuk minyak sawit, berpotensi ikut terdampak.
