Jakarta, Polez.id – Ketimpangan penguasaan lahan sektor Agraria ditaksir kian kompleks terjadi di Indonesia. Situasi ini membuat sekelompok agen perubahan angkat suara dalam mengusulkan solusi yang apik.
Perkumpulan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) misalnya, mereka mendorong pemerintah untuk segera membentuk Badan Penyelesaian Konflik Agraria Nasional sebagai langkah strategis dan terintegrasi.
Sikap tegas tersebut disampaikan PB HMI dalam Dialog Nasional yang diberi tema ‘Masa Depan Penyelesaian Konflik Agraria di Indonesia’ di Sekretariat PB HMI, Jalan Sultan Agung No. 25A, Guntur, Jakarta, Kamis (15/01/2026).
Andi Kurniawan, selaku Ketua Bidang Lingkungan Hidup PB HMI menilai konflik agraria selama ini masih ditangani secara sektoral oleh Kementerian. Kinerjanya dianggap belum menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat atau penyelesaian berlarut-larut dan tidak berpihak kepada keadilan sosial.
“PB HMI berpandangan perlu ada satu badan khusus yang memiliki kewenangan kuat, lintas sektor, dan berpihak pada rakyat untuk menyelesaikan konflik agraria secara menyeluruh dan berkelanjutan,” ujar Andi dalam keterangannya.
Dalam dialog nasional tersebut menghadirkan sejumlah narasumber yang berkompeten diantaranya, Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Ditjen Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, Julmansyah; serta Kepala Subdirektorat Penanganan Sengketa Batas Bidang Tanah, Deden Sudrajat.
Pada diskusi tersebut, Deden Sudrajat mengungkapkan bahwa konflik agraria merupakan persoalan struktural yang membutuhkan reformasi kebijakan secara menyeluruh, termasuk penguatan regulasi dan kelembagaan.
Sementara itu, perwakilan dari Kementerian Kehutanan memaparkan berbagai tantangan teknis dan administratif dalam penanganan konflik lahan dan tenurial.
Ketua Umum PB HMI, Bagas Kurniawan, menegaskan bahwa HMI sebagai organisasi kader dan organisasi perjuangan akan terus mengawal isu agraria sebagai bagian dari komitmen terhadap keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.
“PB HMI mendorong lahirnya badan penyelesaian konflik agraria yang independen, transparan, dan berpihak kepada rakyat kecil. Ini adalah sikap organisasi yang akan terus kami suarakan kepada pemerintah dan DPR,” pungkasnya.
PB HMI berharap hasil dialog nasional ini dapat menjadi rekomendasi konkret bagi pembuat kebijakan guna menghadirkan solusi jangka panjang atas konflik agraria yang selama ini menjadi sumber ketimpangan sosial dan kerusakan lingkungan di Indonesia.
Sumber:https://korannusantara.id/2026/01/16/pb-hmi-dorong-pembentukan-badan-penyelesaian-konflik-agraria-nasional/
