POLEZ.ID – Pemerintah Provinsi Riau menerima kunjungan kerja Wakil Gubernur Bengkulu guna mempelajari pengelolaan pajak air permukaan pada sektor perkebunan kelapa sawit. Pertemuan berlangsung di Kantor Gubernur Riau, Selasa (7/4/2026).
Kunjungan tersebut difokuskan pada pembahasan kebijakan, mekanisme pengawasan, serta strategi optimalisasi pemungutan pajak air permukaan agar dapat meningkatkan kontribusi sektor perkebunan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menyampaikan bahwa pajak air permukaan di sektor sawit merupakan salah satu potensi strategis yang terus didorong untuk meningkatkan penerimaan daerah.
“Diperlukan kebijakan yang tepat serta pengawasan yang optimal agar pemungutan pajak ini berjalan efektif,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Pemprov Riau melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) telah melakukan berbagai langkah konkret secara terintegrasi, mulai dari pendataan hingga penguatan regulasi.
Beberapa upaya yang dilakukan di antaranya pembentukan Tim Optimalisasi Pajak Daerah yang melakukan uji petik ke perusahaan wajib pajak, pengumpulan data lintas instansi, serta pendataan kondisi water meter di perusahaan.
“Selain itu, kami juga menerapkan ketentuan bagi perusahaan yang belum menggunakan water meter standar,” jelasnya.
Tak hanya itu, Pemprov Riau juga tengah menyusun perubahan regulasi sebagai dasar pengenaan pajak yang lebih kuat, termasuk revisi Peraturan Gubernur serta kerja sama dengan instansi terkait untuk tera ulang water meter.
“Kami juga memastikan mekanisme pelayanan pajak berjalan jelas, mulai dari pendaftaran hingga pembayaran,” tambahnya.
Pengawasan terhadap wajib pajak pun diperkuat melalui sinergi dengan berbagai perangkat daerah, seperti Inspektorat, Satpol PP, dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Monitoring dan pengawasan dilakukan secara berkelanjutan agar kepatuhan wajib pajak meningkat dan penerimaan daerah bisa lebih optimal,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, mengatakan kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari langsung praktik terbaik yang telah diterapkan Pemprov Riau.
Ia menilai, sistem dan mekanisme pengelolaan pajak air permukaan di Riau sudah cukup baik dan dapat menjadi referensi bagi Provinsi Bengkulu.
“Kami melihat Riau memiliki sistem yang solid. Ini menjadi pembelajaran penting bagi kami untuk meningkatkan kinerja penerimaan daerah, khususnya dari sektor perkebunan,” ujarnya.
Mian menambahkan, sektor perkebunan kelapa sawit memiliki potensi besar dalam mendongkrak PAD jika didukung regulasi yang tepat dan pengawasan yang efektif.
Ia pun berharap pertukaran informasi dan pengalaman antar daerah dapat terus ditingkatkan guna merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
“Sinergi antar daerah seperti ini sangat penting agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berdampak pada peningkatan pendapatan daerah,” tutupnya.
