POLEZ – Ketua Umum DPN Pemigastara Nasional, Peri Akri, menyoroti ketimpangan pemanfaatan sumber daya alam di Provinsi Riau.
Ia menilai, sebagai daerah penghasil energi dan perkebunan terbesar, Riau belum sepenuhnya menikmati hasil kekayaannya sendiri.
Sebagai putra daerah Bumi Lancang Kuning, Peri menyebut Riau memiliki rekam jejak panjang dalam menopang keuangan negara, mulai dari minyak dan gas bumi hingga sektor perkebunan kelapa sawit.
Namun, menurutnya, kesejahteraan masyarakat belum sebanding dengan besarnya kontribusi tersebut.
“Riau dikenal sebagai negeri minyak. Bertahun-tahun minyak diambil dari bumi Riau, tetapi masyarakat masih banyak yang belum merasakan manfaat optimalnya. Riau dapat apa?” ujarnya, Sabtu (14/2/2026).
Ia memaparkan, sejak awal kemerdekaan, Riau telah memberikan kontribusi signifikan bagi republik. Mulai dari hibah Kerajaan Siak pada masa awal kemerdekaan, peran Bahasa Melayu Riau sebagai cikal bakal Bahasa Indonesia, hingga kualitas minyak Riau yang berkadar belerang rendah dan pernah menjadi salah satu yang terbesar di dunia.
Tak hanya itu, Riau juga tercatat sebagai provinsi dengan luas perkebunan sawit terbesar di Indonesia, serta menjadi lokasi beroperasinya dua pabrik pulp dan kertas terbesar di dunia.
“Begitu banyak keberlimpahan negeri Melayu Lancang Kuning ini. Dalam perspektif kami, belum ada daerah lain yang bisa menyamai keberlimpahan tersebut,” tegasnya.
Potensi Migas dan Ancaman Penurunan Cadangan
Peri Akri juga menyinggung temuan cadangan minyak baru di Rokan Hulu sekitar 7,49 juta barel, serta di wilayah Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti. Secara keseluruhan, estimasi cadangan minyak Riau disebut mencapai sekitar 3,4 miliar barel, dengan proyeksi masa produksi sekitar 25 tahun, kecuali ditemukan teknologi baru yang mampu memperpanjang umur eksploitasi.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa energi fosil tetap memiliki batas waktu. Karena itu, menurutnya, Riau perlu bersiap melakukan transformasi menuju energi baru terbarukan (EBT) dan penguatan sektor perkebunan sebagai penopang ekonomi jangka panjang.
Usulan Dewan Energi EBT Lancang Kuning
Sebagai langkah strategis, Peri mengusulkan pembentukan Dewan Energi EBT Lancang Kuning. Dewan ini diharapkan beranggotakan unsur lintas disiplin ilmu, tokoh masyarakat, ahli energi, serta perwakilan dari 12 kabupaten/kota di Riau.
Menurutnya, pembentukan dewan tersebut cukup melalui Peraturan Gubernur (Pergub) dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Riau. Tugas utamanya adalah melakukan supervisi dan koordinasi terhadap seluruh BUMD di Riau, tidak hanya di sektor migas, tetapi juga sektor jasa penunjang.
“Dewan Energi EBT Lancang Kuning harus memastikan tata kelola profesional dan berorientasi profit untuk memperkuat ekonomi daerah. Kita harus mengoptimalkan sisa waktu energi fosil sebelum berakhir, baik karena faktor cadangan, isu lingkungan, maupun keekonomian,” jelasnya.
Ia juga menyinggung Kota Duri yang dalam literatur migas pernah dijuluki sebagai “tanah air baru Amerika” karena besarnya potensi energi yang dimiliki wilayah tersebut.
Perlu Political Will dan Blueprint Energi
Peri Akri menekankan pentingnya political will untuk mengubah peta jalan ekonomi Riau, baik dalam skala makro maupun mikro. Ia menilai sudah saatnya Riau memiliki blueprint pembangunan energi yang terarah, terintegrasi, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
“Semoga langkah kecil ini berdampak besar bagi perekonomian Riau dan kesejahteraan masyarakat Bumi Melayu Lancang Kuning. Riau wajib mengubah peta jalan ekonominya,” tutupnya.
