POLEZ.ID – Polda Riau menegaskan komitmennya untuk menjaga proses penerimaan Taruna/Taruni Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun Anggaran 2026 tetap bersih dan transparan. Masyarakat pun diminta lebih waspada terhadap praktik percaloan yang menjanjikan kelulusan di luar mekanisme resmi.
Penegasan ini disampaikan Wakapolda Riau, Brigjen Pol Dr. Hengki Haryadi, dalam pengarahan yang digelar secara virtual bersama As SDM Kapolri, Irjen Pol Anwar, di Ruang Rapat Biro SDM Polda Riau, Senin (6/4/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran pejabat utama, termasuk Kabid Humas Polda Riau.
Dalam arahannya, Hengki menekankan bahwa seluruh tahapan seleksi Akpol 2026 mengedepankan prinsip BETAH, yakni Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis.
“Kami pastikan proses rekrutmen berjalan sesuai prinsip BETAH. Tidak ada pungutan biaya dan tidak ada ruang bagi calo maupun joki,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa penerimaan Akpol tahun ini hanya dibuka melalui satu jalur, yakni jalur reguler. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya pada oknum yang mengaku bisa meloloskan peserta dengan imbalan tertentu.
Menurutnya, kelulusan sepenuhnya ditentukan oleh kemampuan peserta dalam mengikuti setiap tahapan seleksi secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, As SDM Kapolri Irjen Pol Anwar menegaskan bahwa proses rekrutmen Akpol merupakan fondasi penting dalam membentuk institusi Polri yang profesional dan berintegritas. Ia meminta seluruh panitia seleksi konsisten menjalankan prinsip BETAH dan menutup celah praktik kecurangan.
Rangkaian seleksi Akpol 2026 sendiri telah dimulai sejak 9 hingga 30 Maret dengan tahapan pendaftaran online dan verifikasi. Selanjutnya, peserta menjalani penandatanganan pakta integritas pada 31 Maret dan pemeriksaan administrasi awal hingga 4 April.
Tahapan berikutnya meliputi pemeriksaan kesehatan tahap I pada 7–11 April, tes psikologi berbasis CAT pada 23–25 April, serta rangkaian tes akademik, komputer, hingga penilaian mental kepribadian pada Mei. Proses seleksi berlanjut dengan berbagai uji lanjutan hingga sidang akhir tingkat daerah pada 26 Juni 2026.
Untuk jalur Akpol, seleksi masih berlanjut ke tingkat Panitia Pusat pada 3–27 Juli 2026, menjadikannya sebagai proses dengan tahapan paling panjang dan ketat.
Sebagai bentuk transparansi, Polda Riau juga membuka ruang pengawasan publik. Masyarakat dan peserta diminta aktif melaporkan jika menemukan indikasi pelanggaran dalam proses seleksi.
Laporan dapat disampaikan melalui layanan pengaduan masyarakat (Dumas) dengan memanfaatkan QR Code Propam Polri yang tersedia di lokasi seleksi maupun media resmi. Setiap aduan dipastikan akan ditindaklanjuti secara profesional dan terbuka.
Dengan pengawasan bersama, Polda Riau berharap seluruh proses seleksi Akpol 2026 berjalan jujur, adil, dan mampu melahirkan calon perwira Polri yang berkualitas serta berintegritas tinggi.
