Yogyakarta — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD DIY, Rabu, 25 Februari 2026. Mereka menyampaikan kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta menyoroti sikap pemerintah yang dinilai pro terhadap kepentingan asing.
Sekitar 30 mahasiswa melakukan orasi secara bergantian di depan gerbang utama gedung dewan. Sejumlah spanduk dan poster bernada kritik dibentangkan selama aksi berlangsung. Aparat kepolisian tampak berjaga mengamankan jalannya demonstrasi.
Dalam selebaran yang dibagikan kepada peserta aksi dan pengguna jalan, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan. Di antaranya mendesak pencabutan izin PT Ormat Geothermal yang disebut beroperasi di Maluku Utara dan meminta pengesahan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat sebagai bentuk perlindungan hak masyarakat adat.
Mahasiswa juga menyatakan penolakan terhadap program MBG yang dinilai tidak tepat sasaran dan berpotensi mengabaikan kebutuhan mendasar masyarakat. Selain itu, mereka mendorong transparansi dan audit terbuka terhadap Koperasi Merah Putih untuk mencegah dugaan penyalahgunaan anggaran.
Dalam orasinya, koordinator aksi menyebut mahasiswa menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan publik. Ia juga mengkritik sikap Presiden yang dinilai terlalu berpihak pada kepentingan asing dan berpotensi mengancam kedaulatan nasional.
Hingga aksi berakhir, belum ada pernyataan resmi dari pihak DPRD DIY terkait tuntutan mahasiswa. Aksi berlangsung tertib dan massa membubarkan diri secara damai.
