POLEZ.ID – Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Gulat Medali Emas Manurung, menilai implementasi program biodiesel B50 menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat hilirisasi sawit nasional sekaligus menjaga stabilitas harga tandan buah segar (TBS) petani sawit.
Hal itu disampaikan Gulat dalam webinar bertajuk “Implementasi B50 Mendukung Hilirisasi dan Kesejahteraan Pekebun Sawit” yang digelar Tabloid Sinar Tani, Rabu (20/5/2026).
Menurutnya, sejak awal program biodiesel dirancang sebagai instrumen untuk menjaga harga sawit rakyat agar tidak terlalu fluktuatif melalui peningkatan serapan domestik crude palm oil (CPO).
“Roh utama biodiesel itu menjaga stabilitas harga TBS petani sawit. Sebelum ada biodiesel, harga sawit sangat fluktuatif, bisa naik tajam lalu jatuh bebas. Sekarang lebih stabil karena ada kebutuhan domestik,” ujar Gulat.
Ia menjelaskan, implementasi B50 diperkirakan mampu menyerap sekitar 18 hingga 20 juta ton CPO nasional atau hampir 30 persen dari total produksi nasional. Kondisi itu dinilai akan memperkuat pasar domestik sawit Indonesia di tengah ketidakpastian pasar global.
Meski begitu, Gulat menegaskan tantangan utama sawit nasional saat ini justru berada pada rendahnya produktivitas kebun rakyat.
Menurut dia, kebun sawit rakyat yang belum mengikuti program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) rata-rata hanya menghasilkan 400 hingga 800 kilogram TBS per hektare per bulan dengan rendemen sekitar 18 sampai 21 persen.
Sementara petani yang telah mengikuti program PSR mampu menghasilkan 2,5 hingga 3,5 ton TBS per hektare per bulan dengan rendemen mencapai 26 persen.
Karena itu, APKASINDO meminta pemerintah mempermudah akses petani terhadap program PSR agar produktivitas sawit nasional meningkat dan pasokan bahan baku untuk program B50 tetap terjaga.
“Kami hanya meminta PSR dipermudah. Kalau produktivitas naik, otomatis program B50 juga semakin kuat,” tegasnya.
Gulat juga menyoroti masih rendahnya realisasi program PSR secara nasional. Berdasarkan data yang dipaparkannya, realisasi PSR sejak 2018 hingga 2025 rata-rata baru mencapai sekitar 29 persen dari target pemerintah.
Ia khawatir kondisi tersebut dapat mengganggu target implementasi B50 karena pasokan CPO domestik berpotensi tidak mencukupi apabila produktivitas sawit rakyat tidak segera ditingkatkan.
Selain itu, ia meminta pemerintah memberikan perhatian lebih serius terhadap sektor perkebunan sawit rakyat yang selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi nasional.
“Jangan sampai sawit yang menjadi penopang ekonomi nasional justru kurang mendapatkan perhatian serius,” katanya.
Webinar tersebut turut dihadiri perwakilan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan, Ani Rahayu Ratna Dewi, serta Rahayu Dwi Mampuni.
