GAPKI Minta Semua Pihak Waspada Karhutla Saat Kemarau

POLEZ.ID – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meminta seluruh pihak meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di wilayah yang menghadapi musim kemarau panjang.

GAPKI menilai pencegahan karhutla tidak bisa hanya dibebankan kepada perusahaan maupun pemerintah. Masyarakat juga perlu terlibat untuk mencegah munculnya sumber api.

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono mengatakan perusahaan kelapa sawit terus melakukan pengamanan di areal konsesi untuk mencegah kebakaran. Namun, perusahaan juga ikut membantu pemadaman ketika kebakaran terjadi di luar wilayah konsesi.

“Selain mengamankan areal konsesi supaya tidak terjadi kebakaran, kami juga banyak membantu anggota-anggota kami memadamkan areal-areal yang di luar konsesi,” ujar Eddy dalam keterangan resmi GAPKI, Kamis (10/9/2026).

Eddy mencontohkan keterlibatan anggota GAPKI dalam penanganan kebakaran di Banjarmasin, termasuk di sekitar kawasan bandara. Di Kalimantan Tengah, sejumlah anggota GAPKI juga membantu menyediakan dua helikopter untuk mendukung pemadaman kebakaran di luar areal konsesi.

Menurutnya, kebakaran yang berulang saat kemarau panjang menunjukkan perlunya pencegahan secara bersama-sama. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, TNI, Polri, BNPB, perusahaan hingga masyarakat memiliki peran dalam menekan risiko kebakaran.

“Ini harus semua gotong royong. Masyarakat harus terlibat di sini, supaya semuanya menyadari bahwa ini kejadian yang tidak boleh berulang-ulang,” katanya.

Eddy menjelaskan perusahaan juga memiliki kewajiban menyediakan peralatan untuk pencegahan dan pemadaman kebakaran. Kesiapan tersebut menjadi bagian dari pengawasan dan dapat dikenai sanksi apabila peralatan yang tersedia tidak memadai atau tidak sesuai ketentuan.

Namun, risiko kebakaran tetap dapat muncul apabila api berasal dari luar konsesi dan kemudian merambat akibat kondisi cuaca maupun angin.

“Kalau kebakaran di luar daripada konsesi, kemudian ada angin terbang ke konsesi, itu juga akan jadi kebakaran. Jadi artinya bahwa ini juga harus sama-sama jaga,” ujarnya.

Karena itu, masyarakat diminta lebih berhati-hati terhadap aktivitas yang berpotensi memicu api. Eddy menyebut hal sederhana seperti membuang puntung rokok, memancing, hingga menyalakan obat nyamuk lalu meninggalkannya dapat menjadi sumber kebakaran.

GAPKI juga mendorong keterlibatan masyarakat di sekitar perkebunan melalui pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA), khususnya di daerah yang rawan kebakaran.

Masyarakat yang berhasil mencegah kebakaran di wilayahnya juga diberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi.

“Ini semuanya kita lakukan demi apa? Supaya tidak terjadi api,” kata Eddy.

Selain pencegahan, GAPKI menyoroti pentingnya menjaga kondisi lahan gambut tetap basah selama musim kemarau. Di areal perusahaan, pengelolaan tata air dilakukan melalui pembangunan parit dan pintu-pintu air untuk mempertahankan ketersediaan air.

“Kalau di lahan gambut, mereka harus bikin parit pada ketinggian kedalaman itu 40 cm. Jadi masih lembab. Kedua, harus bikin pintu-pintu air untuk menahan air, supaya kalau musim kemarau tidak keluar,” jelasnya.

Menurut Eddy, pengelolaan lahan gambut di wilayah masyarakat juga perlu mendapat perhatian. Keterbatasan dana menjadi salah satu persoalan yang harus dicarikan solusi bersama.

Dia menilai masyarakat tetap membutuhkan aktivitas ekonomi sehingga pencegahan karhutla tidak cukup dilakukan hanya dengan larangan. Dukungan dan alternatif pengelolaan lahan juga diperlukan agar aktivitas ekonomi tidak meningkatkan risiko kebakaran.

GAPKI turut mengingatkan masyarakat yang hendak membuka lahan agar tidak menggunakan metode pembakaran. Hal ini dinilai penting karena risiko kebakaran meningkat saat memasuki periode kemarau.

Eddy juga menyinggung ketentuan mengenai kearifan lokal dalam pembakaran lahan serta kebijakan pemerintah yang memperketat aktivitas pembakaran pada kondisi tertentu, khususnya di lahan gambut.

“Jangan nanti digunakan lagi bahwa kami boleh membakar kok. Bahkan ada peraturan daerahnya. Nah ini sementara dilarang dulu kalau yang seperti ini,” katanya.

Eddy menegaskan pencegahan karhutla membutuhkan kesadaran dan kerja sama seluruh pihak. Kesiapsiagaan perusahaan di dalam konsesi harus berjalan beriringan dengan pencegahan di wilayah sekitar.

Dengan kolaborasi perusahaan, pemerintah, aparat dan masyarakat, risiko kebakaran diharapkan dapat ditekan sehingga karhutla tidak terus berulang setiap musim kemarau.