GAPKI Soroti Bursa CPO RI: Jangan Sampai Harga Tak Kompetitif, Pembeli Bisa Lari

POLEZ.ID — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyoroti rencana pemerintah membentuk Bursa Mineral dan Komoditas Strategis yang ditargetkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027. Pelaku industri sawit mengingatkan pemerintah agar bursa baru tersebut tidak justru membuat harga minyak sawit Indonesia menjadi kurang kompetitif.

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono mengatakan, pada prinsipnya industri sawit tidak mempersoalkan pembentukan bursa baru. Namun, pemerintah perlu memperhatikan likuiditas, efektivitas transaksi, karakteristik komoditas hingga daya saing harga.

“Untuk bursa sawit sudah ada di Indonesia yaitu ICDX, jadi tidak ada masalah apabila ada dibentuk bursa baru lagi atau diperkuat yang sudah ada,” ujar Eddy, dikutip dari situs resmi Gapki.

Menurut Eddy, perdagangan komoditas sawit di Indonesia saat ini telah difasilitasi melalui Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX). Karena itu, pemerintah perlu memastikan kehadiran bursa baru benar-benar memberikan nilai tambah bagi perdagangan komoditas nasional.

Transaksi CPO di Bursa RI Masih Kecil

GAPKI mengakui volume transaksi sawit di bursa Indonesia saat ini masih relatif kecil. Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan jika pemerintah ingin menjadikan bursa nasional sebagai pusat pembentukan harga komoditas strategis.

Eddy menilai keberadaan bursa tidak cukup hanya dengan membangun infrastruktur perdagangan. Bursa harus mampu menciptakan transaksi yang aktif dan likuid.

Semakin tinggi likuiditas, semakin kuat pula proses pembentukan harga yang dihasilkan dari mekanisme pasar. Karena itu, bursa baru diharapkan tidak sekadar menambah institusi, tetapi benar-benar mampu meningkatkan aktivitas perdagangan CPO dan komoditas strategis lainnya.

Harga CPO RI Masih Dipengaruhi Bursa Malaysia

Persoalan lain yang menjadi sorotan GAPKI adalah mekanisme pembentukan harga minyak sawit Indonesia. Eddy menyebut harga CPO Indonesia saat ini masih sangat dipengaruhi transaksi di bursa Malaysia.

“Untuk minyak sawit Indonesia yang menentukan harga, hanya transaksi bursanya di Malaysia,” kata Eddy.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian karena Indonesia merupakan produsen sekaligus eksportir minyak sawit terbesar di dunia.

Dengan kapasitas tersebut, Indonesia dinilai memiliki peluang untuk memperkuat perannya dalam pembentukan harga CPO global. Namun, hal itu membutuhkan pasar domestik yang likuid, transparan dan efisien serta mampu mencerminkan kondisi fundamental industri sawit Indonesia.

GAPKI Ingatkan Daya Saing CPO

GAPKI juga meminta pemerintah berhati-hati dalam merancang mekanisme pembentukan harga baru. Jangan sampai kebijakan tersebut membuat harga CPO Indonesia terlalu mahal dibandingkan produk dari negara produsen lain maupun minyak nabati alternatif.

Eddy mengatakan pembeli di pasar global memiliki banyak pilihan. Jika harga CPO Indonesia menjadi tidak kompetitif, pembeli dapat beralih ke negara produsen lain atau menggunakan minyak nabati alternatif.

“Karena kita produsen dan eksportir terbesar di dunia, daya saing kita berkurang apabila terlalu banyak kebijakan yang menyebabkan harga menjadi tidak kompetitif. Pembeli bisa mencari alternatif lain,” jelasnya.

Karena itu, kebijakan bursa dan mekanisme pembentukan harga nasional harus tetap mempertimbangkan daya saing industri sawit Indonesia di pasar global.

GAPKI: Harga CPO Saat Ini Sudah Transparan

Terkait wacana pembentukan Indonesia Reference Price atau harga acuan nasional, GAPKI menilai mekanisme harga CPO yang berjalan saat ini pada dasarnya sudah cukup transparan.

“Saat ini pun harga sudah transparan,” tegas Eddy.

Menurut GAPKI, tantangan pemerintah bukan sekadar menciptakan mekanisme harga baru. Yang lebih penting adalah memastikan mekanisme tersebut mampu meningkatkan posisi Indonesia dalam pembentukan harga CPO dunia tanpa mengorbankan daya saing produk sawit nasional.

Bursa Komoditas Ditargetkan Beroperasi 1 Januari 2027

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis ditargetkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027.

Bursa tersebut diarahkan untuk memperkuat posisi tawar komoditas Indonesia sekaligus membangun Indonesia Reference Price bagi sejumlah komoditas ekspor unggulan.

Pemerintah menargetkan regulasi teknis penyelenggaraan bursa dapat diterbitkan paling lambat 17 September 2026.

Pemerintah juga membuka peluang mengintegrasikan ICDX ke dalam bursa baru yang tengah dipersiapkan dan direncanakan bernama Indonesia Commodity Exchange (Icomex).

Sejumlah komoditas strategis yang direncanakan masuk dalam perdagangan bursa tersebut antara lain CPO, batu bara, nikel serta komoditas mineral dan strategis lainnya.

Bagi industri sawit, masuknya CPO dalam bursa nasional dapat menjadi peluang untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan minyak sawit global.

Namun, GAPKI menekankan keberhasilan bursa akan sangat bergantung pada likuiditas, volume transaksi, jumlah pelaku pasar, transparansi harga dan daya saing komoditas yang diperdagangkan.

Jangan Sekadar Tambah Bursa

GAPKI pada prinsipnya tidak mempersoalkan pembentukan bursa baru. Namun, keberadaan Icomex diharapkan memberikan manfaat nyata bagi industri dan perekonomian nasional.

Jika mampu meningkatkan likuiditas perdagangan CPO dan menciptakan mekanisme pembentukan harga yang kredibel, bursa nasional berpeluang memperkuat pengaruh Indonesia terhadap harga minyak sawit dunia.

Sebaliknya, jika penambahan kebijakan dan biaya perdagangan justru membuat harga CPO Indonesia tidak kompetitif, posisi Indonesia sebagai produsen dan eksportir sawit terbesar dunia dapat menghadapi tekanan.

Karena itu, pembentukan Icomex perlu mempertimbangkan keberadaan infrastruktur perdagangan yang telah berjalan, termasuk ICDX, serta karakteristik masing-masing komoditas.

Bagi Indonesia, bursa komoditas nasional merupakan peluang strategis untuk memperkuat price discovery dan meningkatkan posisi tawar dalam perdagangan CPO global.

Namun, kuncinya bukan semata-mata membangun institusi baru. Bursa tersebut harus mampu menciptakan transaksi yang aktif, likuid dan kredibel sekaligus menjaga agar harga CPO Indonesia tetap kompetitif di pasar dunia.