POLEZ.ID – Polda Riau bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memperkuat sinergi lintas sektoral dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2026, khususnya akibat fenomena El Nino.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Karhutla 2026 yang digelar di Aula Tribrata Mapolda Riau, Senin (27/4/2026).
Rapat ini dihadiri Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, para kepala daerah se-Riau, jajaran TNI-Polri, BNPB, BMKG, pelaku usaha, serta berbagai instansi terkait.
Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan menegaskan bahwa penanganan karhutla harus dilakukan secara serius dan terukur dengan mengedepankan kesiapsiagaan sejak dini.
“Karhutla tidak bisa ditangani setelah kejadian. Kita tidak boleh menunggu api membesar baru bergerak. Seluruh elemen harus memperkuat kesiapsiagaan dari sekarang, terutama di wilayah rawan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, sejumlah langkah strategis perlu diperkuat secara kolaboratif, mulai dari penyediaan embung air, penguatan sekat kanal, pembangunan menara pantau, hingga penerapan pendekatan multi-helix yang melibatkan pemerintah, TNI-Polri, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat.
Kapolda menekankan bahwa pencegahan menjadi kunci utama melalui peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.
“Kita harus membangun kesadaran bersama bahwa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab kolektif. Membakar lahan tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berdampak pada kesehatan, ekonomi, dan masa depan daerah,” ujarnya.
Selain itu, seluruh Kapolres diminta aktif turun ke lapangan untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana, termasuk sumber air cadangan, peralatan pemadam, kesiapan personel, hingga patroli terpadu berbasis teknologi.
Polda Riau juga terus berkoordinasi dengan BNPB dan pemerintah pusat terkait langkah mitigasi lanjutan, termasuk kemungkinan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca (OMC) atau hujan buatan jika diperlukan.
“Deteksi dini harus maksimal, survei berkelanjutan, dan setiap titik api harus segera dipadamkan sebelum meluas,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut juga disampaikan bahwa Provinsi Riau memiliki sekitar 5,3 juta hektare lahan gambut, terbesar di Indonesia, sehingga menjadi salah satu wilayah paling rawan karhutla, terutama saat musim kemarau panjang dan peningkatan suhu akibat El Nino.
Karena itu, penguatan kolaborasi dinilai menjadi kebutuhan mutlak. Posko penanggulangan akan diperkuat hingga tingkat provinsi dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan.
Kapolda turut mengapresiasi peran TNI, pemerintah daerah, relawan, dunia usaha, akademisi, serta masyarakat peduli api yang selama ini aktif dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla.
Ia juga menekankan pentingnya peran media sebagai mitra strategis dalam menyampaikan edukasi kepada masyarakat.
“Kerja kolaboratif ini harus dirasakan masyarakat. Kita harus bergerak serentak, menyamakan visi, dan menjaga Bumi Lancang Kuning tetap lestari,” pungkasnya.
Melalui rapat koordinasi ini, Polda Riau bersama Forkopimda menegaskan komitmen memperkuat sinergi, respons cepat, dan aksi nyata dalam menghadapi ancaman karhutla sepanjang 2026 demi keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
