POLEZ.ID — Upaya mempercepat penyaluran dana sarana dan prasarana (sarpras) Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) di Riau mulai dilakukan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO). Salah satunya dengan menggandeng Fakultas Teknik Universitas Riau (UR) untuk membantu penyusunan dokumen teknis pembangunan jalan dan jembatan di kawasan perkebunan sawit rakyat.
Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) antara APKASINDO dan Fakultas Teknik UR di Gedung Dekanat Fakultas Teknik UR, Pekanbaru, Senin (11/5/2026).
Ketua Umum DPP APKASINDO, Dr. Ir. Gulat Medali Emas Manurung, MP., C.IMA., C.APO mengatakan, kolaborasi tersebut menjadi langkah konkret untuk mendorong percepatan realisasi program sarpras BPDP-KS yang selama ini dinilai belum optimal di Riau.
Menurutnya, banyak kelompok tani sawit gagal mengakses bantuan infrastruktur bukan karena ketiadaan dana, melainkan terbentur syarat administrasi dan dokumen teknis berupa survei, investigasi, dan desain (SID).
“Selama ini kelemahan kami ada pada penyusunan dokumen teknis. Proposal ke BPDP-KS harus dalam bentuk SID yang sangat teknis dan tentu tidak mudah bagi petani sawit,” ujar Gulat.
Ia menyebut, kerja sama dengan Fakultas Teknik UR langsung ditindaklanjuti melalui pendampingan terhadap kelompok tani dan koperasi sawit dalam menyusun dokumen pembangunan jalan dan jembatan.
“Ini bukan sekadar penandatanganan kerja sama. Kami langsung action di lapangan dan ini akan menjadi model ke depan, terutama bagi petani sawit non-PSR,” katanya.
Gulat menyoroti ironi yang terjadi di Riau sebagai provinsi dengan luasan kebun sawit terbesar di Indonesia, namun realisasi dana sarpras BPDP-KS masih sangat kecil.
“Tahun lalu realisasi dana sarpras di Riau tidak sampai Rp5 miliar. Padahal daerah lain seperti Sulawesi Selatan bisa mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahun,” ungkapnya.
Ia menegaskan, peluang memanfaatkan dana sawit harus dimaksimalkan daerah, mengingat dana BPDP-KS berasal dari pungutan ekspor sawit atau levy yang juga ditanggung petani.
“Tahun lalu dana yang terkumpul mencapai Rp36 triliun. Itu bukan dana APBN, melainkan dana gotong royong dari seluruh stakeholder sawit melalui levy,” jelasnya.
Bahkan, kata dia, pada Mei 2026 petani sawit ikut menanggung beban levy sekitar Rp425 per kilogram tandan buah segar (TBS). Meski demikian, petani tetap mendukung sepanjang dana tersebut kembali dirasakan manfaatnya oleh petani sawit.
“Petani sawit sesungguhnya adalah pahlawan dari dana Rp36 triliun itu. Karena itu kami mendorong agar dana BPDP-KS benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan petani,” tegasnya.
Selain infrastruktur, Gulat juga menyinggung program lain BPDP-KS, termasuk beasiswa sawit yang tahun ini ditargetkan menyasar 5.000 mahasiswa di 41 perguruan tinggi dengan fasilitas biaya pendidikan penuh dan uang saku bulanan.
Sementara itu, Ketua Percepatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan Sarpras DPP APKASINDO, Dr. Eko Jaya Siallagan, SP., M.Si., C.APO menilai Riau selama ini belum maksimal memanfaatkan peluang pembangunan berbasis dana sawit, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit yang nilainya terus menurun.
Karena itu, ia menilai percepatan program sarpras BPDP-KS menjadi langkah penting untuk membantu pembangunan jalan dan jembatan di kawasan perkebunan rakyat.
“Kita jangan hanya jadi penonton di daerah penghasil sawit terbesar. Kenapa harus konsultan dari luar daerah yang mengerjakan, sementara dosen dan mahasiswa di Riau punya kemampuan yang sama?” ujarnya.
Eko juga mendorong Fakultas Teknik UR membentuk lembaga berbadan hukum agar bisa menjadi rekanan resmi dalam proyek-proyek konsultan BPDP-KS.
Dengan begitu, penyusunan desain hingga perencanaan infrastruktur perkebunan sawit dapat dikerjakan langsung oleh akademisi lokal.
Dekan Fakultas Teknik Universitas Riau, Prof. Ahmad Fadli, ST, MT, PhD menyambut baik kerja sama tersebut. Menurutnya, kolaborasi ini membuka ruang bagi dosen dan mahasiswa untuk terlibat langsung dalam pengembangan sektor perkebunan sawit berbasis riset dan kebutuhan lapangan.
Selain penandatanganan kerja sama, agenda itu juga dihadiri Guru Besar UR Prof. Dr. Ir. Ari Sandhyavitri, M.Sc., IPM, Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum Dr. Eng. Alex Kurniawandy, S.T., M.T, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama Yohanes, S.T., M.T, Ketua Jurusan Teknik Sipil Muhamad Yusa, S.T., M.Sc., Ph.D, serta akademisi Universitas Abdurrab sebagai peninjau.
