POLEZ.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menegaskan komitmennya untuk memenuhi hak para pejuang olahraga yang telah mengharumkan nama daerah. Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi, memastikan bahwa bonus bagi atlet peraih medali pada ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) tetap menjadi prioritas pemerintah, meskipun hingga saat ini proses pencairannya masih mengalami penundaan.
Syahrial menjelaskan, secara administratif anggaran bonus atlet tersebut telah dialokasikan dalam APBD Riau Tahun Anggaran 2026. Namun dalam pelaksanaannya, kondisi keuangan daerah—terutama ketersediaan arus kas (cash flow) pada triwulan pertama—menjadi kendala utama.
Menurutnya, dinamika serapan anggaran di awal tahun memaksa pemerintah daerah melakukan skala prioritas terhadap pengeluaran yang tersedia.
“Secara anggaran sudah kita siapkan. Hanya saja, cash flow kita sempat terganggu pada triwulan pertama karena adanya kewajiban pembayaran mandatori seperti THR yang harus diselesaikan sebelum Hari Raya,” ujar Syahrial Abdi saat memberikan penjelasan di Gedung DPRD Riau, Selasa (14/4/2026).
Ia mengungkapkan, kewajiban pembayaran seperti Tunjangan Hari Raya (THR) bagi aparatur negara menjadi faktor utama yang memengaruhi arus kas. Pembayaran yang bersifat wajib tersebut harus diprioritaskan, sehingga sejumlah program lain, termasuk bonus atlet, mengalami pergeseran jadwal pencairan.
Meski demikian, Syahrial menegaskan bahwa penundaan ini murni disebabkan persoalan teknis ketersediaan dana cair, bukan karena ketiadaan anggaran. Pemprov Riau, kata dia, tetap berkomitmen penuh terhadap kesejahteraan insan olahraga.
“Kalau pendapatan kita maksimal, insya Allah kegiatan-kegiatan yang tertunda bisa segera dilaksanakan,” imbuhnya.
Di sisi lain, persoalan ini turut mendapat perhatian serius dari legislatif. Pada hari yang sama, Komisi V DPRD Riau menggelar rapat kerja bersama Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) serta KONI Riau.
Dalam rapat tersebut terungkap, total bonus atlet yang belum dibayarkan mencapai sekitar Rp28 miliar. Rinciannya, sekitar Rp13 miliar untuk atlet PON, sementara sisanya dialokasikan bagi atlet Peparnas.
Menanggapi hal itu, DPRD Riau menekankan pentingnya kepastian jadwal pencairan agar para atlet tidak terus menunggu dalam ketidakpastian. Meski anggaran telah tersedia dalam APBD 2026, legislatif mendesak pemerintah daerah segera menghadirkan solusi konkret.
