POLEZ.ID – Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Gulat Medali Emas Manurung, menyatakan petani sawit mendukung kebijakan pemerintah menaikkan pungutan ekspor (PE) crude palm oil (CPO) menjadi 12,5 persen sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 9 Tahun 2026.
Menurut Gulat, kebijakan tersebut merupakan langkah strategis pemerintah untuk mendukung implementasi program biodiesel B50 demi memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional.
“Pada prinsipnya kami mendukung, khususnya pemanfaatan minyak sawit untuk kebutuhan domestik. Sawit itu bisa digunakan untuk tiga hal, yakni pangan, oleokimia, dan energi,” kata Gulat kepada riauaktual.com, Jumat (15/5/2026).
Meski demikian, Apkasindo mengakui kenaikan pungutan ekspor akan berdampak langsung terhadap harga tandan buah segar (TBS) petani sawit.
Berdasarkan perhitungan organisasi tersebut, harga TBS diperkirakan turun sekitar Rp450 hingga Rp460 per kilogram setelah pungutan ekspor naik menjadi 12,5 persen atau setara USD131,19 per metric ton (MT).
“Apapun beban di hilir seperti pungutan ekspor ini, yang menanggungnya adalah hulu, yaitu perkebunan sawit dan petani sawit,” ujarnya.
Gulat menjelaskan, produksi CPO Indonesia pada 2025 diperkirakan mencapai 56 juta ton. Dari jumlah tersebut, sekitar 32 juta ton dialokasikan untuk ekspor dalam bentuk CPO maupun produk turunannya, sedangkan sekitar 24 juta ton digunakan untuk kebutuhan domestik.
Namun, dengan implementasi program B50, serapan domestik diperkirakan meningkat sekitar 5 hingga 6 juta ton. Kondisi itu membuat volume ekspor CPO Indonesia diproyeksikan turun dari sekitar 32 juta ton menjadi 26 juta ton.
Akibat penurunan ekspor tersebut, penerimaan negara dari bea keluar (BK) dan pungutan ekspor berpotensi ikut menurun. Karena itu, pemerintah menaikkan pungutan ekspor guna menjaga pemasukan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
“BPDP hidup dari ekspor CPO dan turunannya, maka untuk menjaga pemasukan itu dinaikkanlah pungutan ekspor,” jelasnya.
Menurut Gulat, petani sawit memahami pentingnya program biodiesel di tengah meningkatnya tantangan ketahanan energi global. Apalagi, sawit dinilai menjadi salah satu energi substitusi minyak fosil yang strategis bagi Indonesia.
“Kita sangat beruntung punya sawit sebagai substitusi minyak fosil. Bahkan CPO juga bisa digunakan untuk bensin sawit dan avtur. Di situ letak merah putihnya sawit Indonesia,” katanya.
Di sisi lain, ia menilai kenaikan PE masih bisa diimbangi dengan tren kenaikan harga CPO global akibat tensi geopolitik internasional.
Saat ini harga CPO disebut berada di kisaran Rp14.800 hingga Rp15.200 per kilogram. Sementara harga TBS petani bermitra di Sumatera berada di kisaran Rp3.400 hingga Rp4.200 per kilogram.
Angka itu lebih tinggi dibanding periode sebelum konflik Iran memanas, ketika harga CPO masih berada di level Rp13.000 hingga Rp13.800 per kilogram dengan harga TBS sekitar Rp2.800 hingga Rp3.500 per kilogram.
“Nah di situ letak keseimbangannya. Harga CPO naik, lalu muncul pungutan ekspor 12,5 persen. Jadi meskipun harga TBS berkurang, tetap ada manfaat yang dirasakan petani,” ujarnya.
Selain mendukung program B50, Apkasindo juga meminta agar dana pungutan ekspor sawit yang dikelola BPDP lebih besar dialokasikan untuk kepentingan petani sawit.
Gulat menilai serapan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) selama ini masih rendah dan belum pernah mencapai 30 persen per tahun sejak 2018. Padahal, produktivitas kebun sawit rakyat dinilai masih jauh dari potensi ideal.
“Produktivitas kebun sawit petani saat ini hanya sekitar 1,7 sampai 2 ton CPO per hektare per tahun. Padahal idealnya bisa mencapai 6 sampai 7 ton,” katanya.
Ia berharap dana BPDP dapat dimanfaatkan lebih luas untuk membantu sarana dan prasarana petani, mulai dari pupuk hingga pembangunan jalan dan jembatan di kawasan perkebunan rakyat.
“Boleh beban petani bertambah, tapi perhatian juga harus bertambah. Harus ada keseimbangan antara beban dengan layanan yang inklusif kepada petani sawit,” tegasnya.
Gulat juga membantah anggapan bahwa program biodiesel hanya menguntungkan produsen fatty acid methyl ester (FAME). Menurutnya, manfaat utama program biodiesel justru kembali kepada masyarakat melalui subsidi energi yang lebih terjaga.
“Selisih harga biodiesel itu tidak dibebankan kepada masyarakat penerima subsidi, tetapi ditanggung dana sawit BPDPKS. Jadi manfaatnya kembali ke masyarakat,” tutupnya.
