POLEZ.ID – Dinamika tunda bayar gaji perangkat desa, PPPK, hingga TPP Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan pemerintah daerah Kuantan Singingi (Kuansing) merupakan krisis fiskal daerah.
Di mana, akar masalah ini diduga terjadi adanya kebijakan pusat soal pemotongan transfer keuangan daerah (TKD), serta tunda salur dana dari provinsi.
Menyikapi kondisi itu, Mukhlisin yang mengemban amanah sebagai Plt Bupati Kuansing berjanji akan berupaya semaksimal mungkin menuntaskan persolan tersebut.
Belum lama ini, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi yakni Plt Gubernur Riau, dan Sekda Provinsi Riau agar hak-hak yang dimaksud dikucurkan ke rekening daerah.
”Saya sudah bermohon, insyaAllah segera diproses, dan saya sudsh intruksikan kepada pejabat yang menangani untuk segera memproses, apabila duit (hak pegawai) masuk ke Rekening daerah,” tegasnya kepada wartawan usai Rapat bersama seluruh Kepala OPD serta Camat, Senin (6/7/2026).
Menurutnya, apabila keuangan tidak memungkinkan juga maka akan mengambil langka dengan cara mencicil. Beliau sampaikan kebijakan ini mengantisipasi gejolak atau persolaan tidak berlarut-larut.
“Pada intinya hak-hak mereka langsung diberikan, dan kami juga akan berusaha semaksimal mungkin,” tandasnya.
