POLEZ.ID – Harga pupuk bersubsidi di Kecamatan Aek Bilah, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) saat ini dijual jauh diatas harga eceran tertinggi (HET). Kondisi ini bikin petani menjerit karena program tersebut tidak lagi menjadi penyangga produksi pangan.
Gabungan Mahasiswa Masyarakat Peduli Hukum Tapanuli Selatan (GMMPH-Tabagsel) mengungkap fakta ini. Paket pupuk jenis Urea dan Phonska misalnya, melambung hingga Rp450 ribu alhasil bagi petani kecil sama artinya dengan menunda musim tanam, bahkan menyerah pada keadaan.
“Ini bukan sekadar pelanggaran distribusi. Ini kegagalan nyata wakil rakyat dalam memperjuangkan hak dasar masyarakat,” kata Saut MT Harahap, perwakilan GMMPH, Kamis, 23 April 2026.
Alih-alih menjadi jembatan aspirasi, para politisi dari daerah pemilihan Aek Bilah dinilai absen dalam persoalan mendasar.
Tak hanya pupuk mahal, masyarakat juga masih bergulat dengan infrastruktur jalan yang rusak, akses kesehatan yang terbatas, pendidikan yang tertinggal, hingga ketiadaan listrik dari PLN.
Kondisi Ini Bukan Sekadar Ironi, Melainkan Potret Ketimpangan yang Dibiarkan Berlarut.
Saut menyebut, jika persoalan ini terus diabaikan, maka program prioritas pemerintah pusat berpotensi gagal total di wilayah tersebut.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih, misalnya, membutuhkan infrastruktur dasar yang hingga kini belum tersedia.
“Bagaimana mungkin dapur SPPG berjalan tanpa listrik? Cold storage butuh daya. Gudang koperasi butuh fasilitas. Ini hal elementer yang seharusnya sudah diperjuangkan sejak awal,” ujarnya.
Lebih jauh, GMMPH juga mencium adanya potensi konflik kepentingan dalam distribusi pupuk bersubsidi. Informasi yang dihimpun di lapangan menyebutkan, pemilik kios pupuk diduga memiliki hubungan keluarga dengan salah satu oknum anggota DPRD Tapanuli Selatan dari dapil Aek Bilah.
Dugaan ini membuka pertanyaan yang lebih besar: apakah kelangkaan dan mahalnya pupuk semata persoalan distribusi, atau ada kepentingan yang sengaja dipelihara?
“Kalau benar ada relasi kekuasaan di balik distribusi pupuk, ini bukan lagi soal kelalaian—ini pengkhianatan terhadap rakyat,” kata Baron Harahap, perwakilan GMMPH lainnya.
GMMPH Bersama Masyarakat Aek Bilah Mendesak Aparat Penegak Hukum Untuk Segera Turun Tangan.
Mereka meminta penyelidikan menyeluruh, termasuk pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik penjualan pupuk subsidi di atas ketentuan.
Di tengah gencarnya narasi pembangunan dari pusat, Aek Bilah justru menjadi contoh bagaimana kebijakan bisa kehilangan makna saat tak diawasi di tingkat lokal. Petani menunggu, bukan janji—melainkan tindakan. (Ronald Harahap)
