POLEZ.ID – Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara serta penguasaan kembali kawasan hutan Tahap VII oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Kejaksaan Agung, Rabu (13/5/2026). Dalam kegiatan itu, negara menerima setoran lebih dari Rp10,2 triliun.
Penyerahan tersebut disaksikan langsung jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Prabowo menyebut capaian Satgas PKH menjadi bukti nyata penyelamatan aset dan penerimaan negara.
“Atas nama pemerintah dan atas nama rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satgas PKH. Saya kira rakyat Indonesia harus lihat uang yang diserahkan hari ini sejumlah Rp10 triliun,” kata Prabowo.
Menurut Prabowo, dana yang masuk ke kas negara itu dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan mendesak masyarakat, khususnya sektor kesehatan. Ia menyinggung kondisi ribuan puskesmas di Indonesia yang belum tersentuh perbaikan sejak puluhan tahun lalu.
“Laporan Menteri Kesehatan, kita punya sekitar 10 ribu puskesmas. Sejak zaman Presiden Soeharto, banyak yang belum pernah diperbaiki,” ujarnya.
Prabowo mengatakan, penerimaan negara sebesar Rp10,2 triliun tersebut setidaknya dapat digunakan untuk memperbaiki sekitar 5.000 puskesmas di seluruh Indonesia.
“Hari ini, melalui penyerahan uang sejumlah Rp10,2 triliun, kita bisa menyelesaikan perbaikan 5.000 unit puskesmas,” tambahnya.
Dalam penyerahan tahap VII ini, total dana yang berhasil masuk ke kas negara mencapai Rp10.270.051.886.464.
Rinciannya, penagihan denda administratif di bidang kehutanan oleh Satgas PKH mencapai Rp3.423.742.672.359. Sementara penerimaan setoran pajak periode Januari hingga April 2026 tercatat sebesar Rp6.846.309.214.105.
Pemerintah menilai langkah penertiban kawasan hutan tidak hanya berdampak pada pemulihan tata kelola kehutanan, tetapi juga memperkuat penerimaan negara yang dapat dialokasikan untuk program pelayanan publik.
