POLEZ.ID – Aliansi Mahasiswa Peduli Kabupaten Siak menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak dalam memperjuangkan pencairan dana kurang salur Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp489 miliar dari Pemerintah Pusat.
Menurut aliansi mahasiswa, tertahannya dana tersebut berpotensi menghambat berbagai program pembangunan daerah, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, hingga program beasiswa bagi masyarakat.
Mereka menilai Kabupaten Siak sebagai salah satu daerah penghasil sumber daya alam terbesar di Provinsi Riau berhak memperoleh dana tersebut. Apalagi, Pemkab Siak selama ini telah melakukan berbagai upaya dan koordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.
Presiden Mahasiswa BEM Universitas Hang Tuah Pekanbaru sekaligus Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Kecamatan Pusako Kabupaten Siak, Syahradi Ramatul, menegaskan pihaknya mendukung penuh perjuangan Pemkab Siak untuk memperoleh hak daerah tersebut.
“Kami melihat Pemkab Siak sudah bekerja maksimal menjemput bola ke Pemerintah Pusat demi memperjuangkan hak masyarakat. Dana Rp489 miliar itu merupakan hasil dari kekayaan alam Siak sendiri. Jika pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, sekolah hingga program beasiswa terhambat, maka Pemerintah Pusat harus segera menyelesaikan kewajibannya,” ujar Syahradi, Jumat (26/6/2026).
Ia menegaskan, mahasiswa berdiri bersama Pemkab Siak untuk mendesak Pemerintah Pusat segera melunasi dana kurang salur tersebut.
Sebagai bentuk dukungan, Aliansi Mahasiswa Peduli Kabupaten Siak menyampaikan tiga sikap. Pertama, mendesak Kementerian Keuangan RI segera mencairkan dana kurang salur DBH sebesar Rp489 miliar kepada Pemkab Siak.
Kedua, mengapresiasi transparansi Pemkab dan DPRD Siak dalam menyampaikan perkembangan proses penagihan dana kepada masyarakat, sekaligus mendorong agar komunikasi publik terus diperkuat.
Ketiga, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawal penggunaan dana tersebut agar setelah dicairkan dapat segera dimanfaatkan untuk program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat.
Aliansi mahasiswa juga menyatakan kesiapan untuk bersinergi dengan Pemkab Siak dalam membangun dukungan publik, baik melalui kampanye digital maupun aksi damai guna mendorong percepatan pencairan dana tersebut.
“Hak Siak harus kembali ke Siak. Karena itu, Pemkab Siak membutuhkan dukungan penuh seluruh elemen masyarakat agar dana tersebut segera direalisasikan demi kepentingan rakyat,” tutup Syahradi.
