POLEZ.ID – Di ujung Tapanuli Selatan, tepatnya Kecamatan Aek Bilah, suara para petani menggema tanpa kepastian. Mereka tidak menuntut kemewahan, melainkan hak dasar: infrastruktur jalan yang layak, pupuk dengan harga wajar, serta akses pendidikan yang tidak terpinggirkan.
“Kami ini masih rakyat Indonesia,” ujar seorang petani dengan nada getir saat bertemu dengan tim Gabungan Mahasiswa Masyarakat Peduli Hukum (GMMPH-Tabagsel) yang terdiri dari Saut Harahap, Baron Harahap, Didi Santoso, dan tim Tonang Jalan-jalan.
Pernyataan itu bukan sekadar identitas, tetapi sindiran keras terhadap negara yang dinilai absen. Keluhan demi keluhan disampaikan, bahkan disertai air mata—bukan dramatisasi, melainkan akumulasi kekecewaan yang telah lama terpendam.
Infrastruktur Memprihatinkan, Pupuk Diduga Dimarkup
Warga menyebut kondisi infrastruktur di wilayah tersebut jauh dari kata layak. Jalan rusak menjadi realitas sehari-hari yang harus mereka hadapi.
Tak hanya itu, persoalan lain muncul dari sektor pertanian. Petani mengaku pupuk subsidi yang seharusnya membantu justru dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Kami beli mahal, padahal ini pupuk subsidi. Untuk siapa sebenarnya subsidi itu?” keluh seorang warga.
Dugaan praktik markup ini memicu kemarahan masyarakat. Mereka merasa sistem yang seharusnya melindungi justru membebani.
Laporan ke APH dan Dugaan Upaya “Pendekatan”
Kasus ini telah dilaporkan ke aparat penegak hukum (APH). Namun di tengah proses tersebut, muncul dugaan upaya pendekatan dari oknum kepala desa sekaligus pemilik kios pupuk subsidi, Rohim Ritonga, kepada tim GMMPH.
Oknum tersebut disebut menawarkan “penggantian biaya operasional” kepada tim. Tawaran ini memunculkan tanda tanya besar: apakah bentuk itikad baik atau upaya meredam kritik?
Tim GMMPH menegaskan menolak tawaran tersebut.
“Kita menolak tawaran dari Rohim karena kita memperjuangkan nasib masyarakat Aek Bilah. Kita mendesak agar Polres Tapsel segera memproses laporan ini. Jika tidak transparan, kami akan melakukan aksi besar-besaran,” tegas Saut Harahap, Senin (27/4/2026).
Sorotan ke Wakil Rakyat dan Dugaan Keterkaitan
Meski masyarakat Aek Bilah memiliki perwakilan di DPRD kabupaten, provinsi, hingga DPR RI, warga menilai kehadiran wakil rakyat belum memberi dampak signifikan.
“Percuma punya wakil rakyat,” ujar warga dengan nada putus asa.
Dalam perbincangan warga, muncul pula pernyataan dari oknum pemilik kios pupuk yang dinilai janggal.
“Jangan libatkan abang saya anggota Dewan,” demikian kutipan yang menjadi sorotan.
Saut Harahap menyebut kalimat tersebut menimbulkan tanda tanya besar, terutama terkait dugaan keterkaitan dengan pihak tertentu.
Kritik ke Kepemimpinan Daerah
Warga juga menyoroti kondisi Aek Bilah yang dinilai tertinggal, meski Tapanuli Selatan telah dipimpin selama puluhan tahun oleh lingkaran politik tertentu.
Pertanyaan pun diarahkan kepada mantan Wakil Bupati Tapanuli Selatan, Rasyid Dongoran, terkait kontribusi terhadap pembangunan daerah, khususnya di kampung halaman.
Pendidikan Ikut Terdampak
Selain infrastruktur dan pertanian, warga mengeluhkan akses pendidikan yang terbatas. Fasilitas minim membuat masa depan anak-anak di wilayah tersebut dipertaruhkan.
Warga Mulai Bergerak
Kini, masyarakat tidak lagi hanya mengeluh. Mereka mulai menyusun surat pernyataan keberatan, kesaksian, hingga tuntutan resmi.
Harapan mereka sederhana: pemerintah hadir, hukum ditegakkan, dan keadilan tidak berhenti sebagai slogan.
Dukungan publik pun terus mengalir. Dugaan markup pupuk subsidi di Aek Bilah kini menjadi perhatian lebih luas, mencerminkan persoalan struktural yang lebih besar.
Pertanyaannya, apakah pemerintah daerah dan aparat penegak hukum akan benar-benar bertindak, atau kembali membiarkan jeritan ini menghilang tanpa jejak?
Di Aek Bilah, waktu terus berjalan. Namun bagi para petani, setiap hari tanpa perubahan adalah tambahan beban dalam ketidakpastian.
(Ronald Harahap)
