POLEZ.ID – Pemerintah Kota Pekanbaru mencatat lonjakan signifikan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) di bawah kepemimpinan Wali Kota Agung Nugroho. Di tengah tekanan efisiensi anggaran dan tantangan fiskal, PAD justru melonjak tajam hingga menyentuh angka Rp1,2 triliun.
Capaian ini menjadi rekor baru bagi keuangan daerah Kota Pekanbaru. Agung mengungkapkan, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2025, kenaikan PAD terbilang sangat signifikan, dari sebelumnya di kisaran Rp800 miliar.
“Prinsip dasarnya adalah memberikan kemudahan bagi wajib pajak agar proses administrasi tidak lagi dianggap sebagai beban yang rumit. Dengan mempermudah akses, masyarakat menjadi lebih kooperatif dalam menunaikan kewajiban pajaknya,” ujar Agung, Jumat (24/4/2026).
Diskon PBB Dongkrak Antusiasme Warga
Salah satu kebijakan yang terbukti efektif adalah pemberian diskon Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Program ini mendorong masyarakat untuk membayar pajak lebih awal, sehingga berdampak langsung pada peningkatan penerimaan dari sektor properti.
Antusiasme warga disebut menjadi faktor utama yang mengakselerasi realisasi PAD, khususnya dari sektor pajak daerah.
Perizinan Dipangkas, Investasi Tumbuh
Tak hanya dari sisi pajak, Pemko Pekanbaru juga melakukan pembenahan besar pada sektor perizinan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) diminta memangkas birokrasi, terutama dalam pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Proses yang kini lebih cepat, transparan, dan sederhana membuat pelaku usaha semakin terdorong mengurus legalitas bangunan mereka.
Langkah ini berdampak pada meningkatnya aktivitas ekonomi yang turut menyumbang PAD dari berbagai sektor.
Sektor Pajak Lain Ikut Tumbuh
Selain PBB, sejumlah sektor lain juga mencatat tren positif, seperti pajak reklame, hotel, restoran, serta kontribusi dari pajak opsen.
Sinergi antara kemudahan layanan dan pengawasan yang optimal menjadikan sektor-sektor tersebut sebagai sumber pendapatan yang stabil bagi daerah.
Fokus pada Manfaat untuk Masyarakat
Meski PAD meningkat tajam, Agung menegaskan bahwa tujuan utama kebijakan bukan sekadar angka, melainkan dampak nyata bagi masyarakat.
Pendapatan yang terkumpul, kata dia, akan dikembalikan dalam bentuk pembangunan dan peningkatan layanan publik.
“Seperti perbaikan ruas jalan yang rusak, peningkatan fasilitas umum, serta pengelolaan kebersihan kota yang lebih maksimal,” jelasnya.
Dengan strategi yang menyeimbangkan optimalisasi pendapatan dan kualitas pelayanan, Pekanbaru kini bergerak menuju kemandirian fiskal.
Agung pun mengajak masyarakat terus mendukung kebijakan tersebut, karena pajak yang dibayarkan menjadi modal utama pembangunan kota.
“Pajak adalah fondasi untuk menciptakan infrastruktur dan layanan yang lebih baik demi kenyamanan seluruh warga Pekanbaru,” tegasnya.
