POLEZ.ID – Pemerintah Provinsi Riau menargetkan sebanyak 2.430 anak pekebun sawit menjadi penerima Beasiswa SDM Sawit pada 2026. Target tersebut sejalan dengan peningkatan kuota nasional program yang dibiayai Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menjadi 5.000 penerima.
Target itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, mewakili Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto saat menghadiri pelantikan pengurus DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Riau periode 2025–2030 di Pekanbaru, Kamis (18/6/2026).
Menurut Syahrial, Riau memiliki peluang besar untuk menjadi daerah dengan jumlah penerima Beasiswa SDM Sawit terbanyak mengingat provinsi ini merupakan sentra perkebunan sawit terbesar di Indonesia.
“Kalau luas perkebunan sawit Riau sekitar 21 persen dari nasional, maka penerima beasiswa dari Riau juga seharusnya tidak kurang dari angka tersebut. Ini menjadi tantangan bagi kita bersama,” ujarnya.
Ia menjelaskan, ketika kuota nasional masih 3.000 penerima pada 2024, Riau memperoleh sekitar 800 penerima beasiswa. Jumlah tersebut meningkat menjadi 1.321 penerima pada 2025 seiring bertambahnya kuota nasional menjadi 4.000 orang.
Dengan kuota nasional yang kembali naik menjadi 5.000 penerima pada 2026, Pemprov Riau optimistis jumlah penerima dari daerah ini dapat meningkat signifikan hingga mencapai 2.430 orang.
Program Beasiswa SDM Sawit yang didukung BPDP tersebut dinilai telah memberikan manfaat nyata bagi keluarga petani sawit. Hingga saat ini tercatat sebanyak 5.479 anak pekebun sawit di Riau telah menerima manfaat program tersebut. Bahkan, sebagian penerima angkatan pertama dijadwalkan menyelesaikan pendidikan dan diwisuda tahun ini.
Selain mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, Pemprov Riau juga terus memperjuangkan sejumlah agenda strategis sektor sawit kepada pemerintah pusat. Mulai dari penyelesaian status kawasan hutan yang telah menjadi kebun sawit masyarakat, harmonisasi perizinan pabrik kelapa sawit pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, peningkatan status sawit sebagai komoditas strategis nasional, hingga percepatan hilirisasi industri crude palm oil (CPO).
“Hilirisasi merupakan jawaban bagi masa depan Riau karena kita berbasis sumber daya alam. Nilai tambah dari industri sawit harus semakin banyak dinikmati di daerah,” kata Syahrial.
Ia juga berharap Apkasindo terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah, khususnya dalam pendataan kebun rakyat untuk penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB), penguatan kemitraan petani, dan percepatan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).
“Kolaborasi pemerintah dan organisasi petani sangat penting agar Riau tidak hanya menjadi penghasil sawit terbesar di Indonesia, tetapi juga menjadi contoh pengelolaan sawit berkelanjutan di tingkat internasional,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPW Apkasindo Riau periode 2025–2030, KH Suher, menegaskan komitmen organisasinya untuk mendukung berbagai program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani sawit.
Menurutnya, Apkasindo akan mengoptimalkan pemanfaatan program-program BPDP yang langsung menyentuh kebutuhan petani, mulai dari Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), Beasiswa SDM Sawit, hingga bantuan sarana dan prasarana perkebunan.
“Apkasindo Riau siap menjadi jembatan antara petani dan pemerintah agar seluruh program yang telah disiapkan benar-benar sampai dan dirasakan manfaatnya oleh petani sawit,” kata Suher.
Ia menambahkan, Apkasindo juga terus mendorong terciptanya stabilitas harga tandan buah segar (TBS) sawit melalui komunikasi intensif dengan pabrik kelapa sawit (PKS) dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Dengan kontribusi besar sektor sawit terhadap perekonomian daerah, sinergi antara pemerintah, Apkasindo, BPDP, dan seluruh pemangku kepentingan diyakini menjadi kunci dalam mewujudkan industri sawit yang lebih produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan di masa depan.
