Biodiesel Sawit Dinilai Makin Strategis, Indonesia Dorong Transisi B40 ke B50

POLEZ.ID – Pengembangan bahan bakar nabati berbasis kelapa sawit dinilai semakin strategis bagi negara-negara Asia Tenggara. Biodiesel tidak hanya dipandang sebagai alternatif bahan bakar fosil, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap energi impor.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), Catra Aradea de Thouars, mengatakan tren tersebut terlihat dari semakin luasnya penerapan mandatori biodiesel di kawasan Asia Tenggara.

Menurut Catra, negara-negara di kawasan kini menghadapi tantangan ganda, yakni menjaga kedaulatan energi sekaligus memenuhi tuntutan pengurangan emisi karbon.

Indonesia, kata dia, menjadi salah satu negara yang cukup agresif mengembangkan biodiesel berbasis sawit. Saat ini Indonesia tengah mendorong transisi mandatori pencampuran biodiesel dari B40 menuju B50.

Sementara itu, Malaysia dan Thailand juga terus mengembangkan pemanfaatan biodiesel untuk memenuhi kebutuhan energi domestik.

“Biodiesel sawit bukan lagi sekadar bahan bakar alternatif, melainkan fondasi kemandirian energi dan stabilitas ekonomi,” ujar Catra.

Ia menambahkan, pengembangan biofuel ke depan tidak hanya berkutat pada bahan bakar untuk kendaraan darat. Teknologi dan pemanfaatannya terus berkembang ke berbagai jenis bahan bakar nabati.

Di antaranya bioetanol, biodiesel dengan konsentrasi tinggi seperti B100, hingga Sustainable Aviation Fuel (SAF) atau bahan bakar penerbangan berkelanjutan.

Perkembangan industri biofuel tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam 6th Palm Biodiesel Conference 2026 yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, pada 17–18 September 2026.

Konferensi yang digelar Aprobi bersama Malaysian Biodiesel Association (MBA) dan Thai Biodiesel Producer Association (TBPA), dengan dukungan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), itu membahas perkembangan industri biodiesel sekaligus arah pengembangannya dalam mendukung ketahanan energi dan target net-zero emissions.

Sejumlah isu dibahas dalam konferensi tersebut, mulai dari penerapan mandatori biodiesel, kesiapan bahan baku, perkembangan teknologi, regulasi, hingga aspek keberlanjutan.

Standar keberlanjutan seperti Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) juga menjadi bagian dari pembahasan.

Sementara itu, Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP Mohammad Alfansyah mengatakan dukungan pendanaan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program mandatori biodiesel.

Hal ini karena harga biodiesel tidak selalu berada pada level yang sama dengan harga solar. Perbedaan tersebut kemudian perlu dikelola melalui mekanisme pendanaan yang telah disiapkan pemerintah.

“Peranan BPDP memberikan insentif untuk menutup selisih harga indeks pasar biodiesel dengan harga indeks pasar bahan bakar minyak jenis solar,” katanya.

Menurutnya, skema tersebut memungkinkan program mandatori biodiesel tetap berjalan ketika terjadi perbedaan antara harga indeks pasar biodiesel dan harga indeks pasar solar.