Ekspor Sawit Terancam Tertekan, GAPKI Dorong Kebijakan Biofuel Fleksibel

POLEZ.ID — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mendorong pemerintah menerapkan kebijakan biofuel yang lebih fleksibel. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan biodiesel dalam negeri, ekspor, dan ketahanan industri sawit nasional.

Direktur Eksekutif GAPKI, Mukti Sardjono, mengatakan alokasi minyak sawit untuk biodiesel perlu mempertimbangkan perkembangan harga minyak sawit dan minyak bumi dunia.

Menurutnya, ketika harga minyak bumi tinggi, pemanfaatan minyak sawit untuk biodiesel dapat diperkuat. Namun, ketika harga minyak sawit lebih menguntungkan di pasar global, sebagian pasokan dapat diarahkan untuk kebutuhan ekspor.

Mukti menyebut pendekatan tersebut telah diterapkan sejumlah negara produsen biofuel, salah satunya Brasil, dengan menyesuaikan kebijakan energi terhadap kondisi pasar dan kebutuhan nasional.

Di sisi lain, konsumsi minyak sawit domestik terus meningkat untuk kebutuhan pangan, oleokimia, dan energi. Peningkatan konsumsi biodiesel berpotensi mengurangi volume sawit yang tersedia untuk pasar ekspor.

Kondisi tersebut juga dapat berdampak terhadap penerimaan pungutan ekspor yang menjadi salah satu sumber pendanaan program biodiesel.

GAPKI memperkirakan ekspor crude palm oil (CPO) Indonesia dapat turun sekitar 3-4 juta ton pada 2027. Penurunan ini diperkirakan terjadi karena konsumsi domestik terus meningkat, sementara pertumbuhan produksi sawit relatif terbatas.

Dalam lima tahun terakhir, produksi minyak sawit Indonesia berada di kisaran 51-56 juta ton per tahun. Sementara itu, kebutuhan CPO untuk biodiesel terus meningkat.

Penggunaan CPO untuk biodiesel yang sekitar 12,4 juta ton pada 2025 diproyeksikan naik menjadi lebih dari 14 juta ton pada 2026 dan berpotensi mencapai sekitar 17 juta ton pada 2027.

GAPKI menilai peningkatan produktivitas perkebunan menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan domestik dan ekspor. Percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) menjadi salah satu langkah yang dinilai penting.

Melalui PSR, produktivitas kebun rakyat diharapkan meningkat sehingga pasokan bahan baku sawit dapat bertambah tanpa perlu membuka lahan baru secara besar-besaran.

Selain itu, GAPKI mengusulkan pengembangan kawasan sawit khusus untuk kebutuhan energi. Kawasan tersebut diharapkan dapat menyediakan bahan baku biodiesel tanpa mengurangi pasokan sawit untuk pangan maupun ekspor.

GAPKI menilai konsep kawasan sawit energi dapat menjadi solusi jangka panjang untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan biodiesel, industri hilir, dan kinerja ekspor sawit Indonesia.