Menkeu Sebut Pembiayaan APBN Masih On Track, Utang Tembus Rp 506 Triliun

POLEZ.ID – Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menyebut pembiayaan utang pemerintah masih berjalan sesuai dengan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Hingga 31 Agustus 2026, realisasi pembiayaan utang neto mencapai Rp 506 triliun.

Suahasil mengatakan realisasi tersebut masih berada dalam jalur yang telah ditetapkan pemerintah. Pemantauan terhadap perkembangan pembiayaan akan terus dilakukan di tengah kondisi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian.

“Ini on track. Karena itu, sesuai dengan rencana APBN, dia on track, kita perhatikan terus ke depannya dan kita laporkan terus,” kata Suahasil dalam Konferensi Pers APBN Kita di Jakarta, Jumat (18/9/2026).

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, kondisi pasar Surat Berharga Negara (SBN) Indonesia juga dinilai masih solid. Menurut Suahasil, hal tersebut tidak terlepas dari koordinasi dan sinergi pemerintah bersama Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas pasar keuangan.

Salah satu indikator yang menjadi perhatian adalah yield spread SBN Indonesia terhadap US Treasury. Spread Indonesia tercatat sekitar 217 basis poin dan berada di bawah sejumlah negara seperti Filipina, Brasil, dan India.

“Kita bandingkan Indonesia dengan negara lain, itu yang sebelah kanan. Indonesia relatif oke. Kita ada spread dengan 217 basis point itu tetap membuat bisa mengundang pelaku pemodal asing untuk membeli SBN kita,” ujarnya.

Minat investor juga terlihat dari lelang surat utang pemerintah. Rata-rata bid to cover ratio lelang Surat Utang Negara (SUN) tercatat 1,88 kali, sedangkan lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) mencapai 2,53 kali.

Selain pembiayaan utang, pemerintah terus menjalankan pembiayaan investasi melalui skema below the line dalam APBN. Hingga 31 Agustus 2026, realisasi pembiayaan investasi mencapai Rp 62,6 triliun.

Dana tersebut digunakan untuk mendukung sejumlah sektor, mulai dari pangan, pertanian, perumahan, pendidikan hingga pembangunan infrastruktur.

Pembiayaan itu disalurkan melalui sejumlah lembaga dan badan, antara lain Perum Bulog, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Lembaga Keuangan Indonesia (LKI), PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), serta Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

“Ini adalah semua digunakan untuk investasi. Untuk menjadi uang yang dari APBN untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk membuat supaya cadangan beras itu cukup. Apalagi kita sekarang mau masuk kepada siklus kemarau yang cukup estimasinya itu cukup panjang,” jelasnya.

Untuk sektor perumahan, APBN telah merealisasikan pembiayaan sekitar Rp 11 triliun. Melalui program FLPP, penyaluran telah mencapai lebih dari 139 ribu unit rumah dengan nilai Rp 17,4 triliun.

Program tersebut telah tersebar di 35 provinsi.

Sementara itu, pemerintah juga mengalokasikan tambahan dana abadi sebesar Rp 15 triliun untuk LPDP. Dana tersebut digunakan untuk mendukung program beasiswa pendidikan.

Hingga saat ini, LPDP telah mendanai 20.792 penerima beasiswa. Jika digabung dengan penerima melalui program kolaborasi, jumlah penerima manfaat mencapai lebih dari 37.000 orang.

Di sektor pangan, pembiayaan kepada Bulog digunakan untuk mendukung pengamanan cadangan beras pemerintah. Kebijakan ini diarahkan untuk menjaga kesejahteraan petani, menstabilkan harga, sekaligus memastikan ketersediaan beras bagi masyarakat.

Sementara itu, LMAN mendapatkan dukungan pembiayaan untuk membantu pengadaan dan pengelolaan lahan bagi proyek-proyek strategis pemerintah. Dukungan tersebut ditujukan untuk memastikan kebutuhan pertanahan dalam pelaksanaan proyek strategis dapat terpenuhi.